!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> BERITA | .::JDIH KAB. ROKAN HULU::.
Welcome To JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ) Kabupaten Rokan Hulu

BERITA

Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor 050/UM-ULP/2011/122

SURAT EDARAN

12 Tahun, Pemkab Rohul Hanya Keluarkan 185 Perda

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sejak tahun 2001 hingga 2013, Pemkab Rokan Hulu melalui DPRD Rohul sudah mengeluarkan produk sedikitnya 185 Peraturan Daerah (Perda). Saat ada tiga Perda lagi sudah diajukan dan masih tahap proses.

Menurut Kabag Hukum Tata Pemerintahan Setdakab Rohul, Helfiskar SH, Perda merupakan produk hukum sebagai maksimalisasi dan pelayanan kepada masyarakat sehingga memiliki kekuatan hukum.

Helfiskar mengaku Pemkab Rohul tetap komitmen meng-optimalisasi pelayan-pelayan sesuai kebutuhan masyarakat, sebab itu dibutukan dibutuhkan sebuah Perda sebagai kekuatan hukum sehingga selaras dengan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), termasuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan rekapitulasi produk Perda sejak tahun 2001 hingga tahun ini terdiri tahun 2001 ada 30 Perda, tahun 2002 47 Perda, tahun 2003 22 Perda, tahun 2004 8 Perda, tahun 2005 7 Perda, tahun 2006 11 Perda, tahun 2007 26 Perda, tahun 2008 7 Perda, tahun 2009 5 Perda, tahun 2010 6 Perda, tahun 2011 8 Perda, tahun 2012 7 Perda, dan pada tahun ini baru 1 Perda yaitu tentang Perda APBD Rohul tahun anggaran 2013.

Kabag Hukum Setdakab Tata Pemerintahan Rohul mengakui ada tiga Perda baru sudah mengajukan ke DPRD Rohul dan sedang tahap pembahasan seperti Perda Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rohul, Perda Administrasi Kependudukan (Admindu), sedangkan Perda terkait Ijin Usaha Jasa Kontraktor (IUJK) masih tahap pembasahan.

Terakait Perda Admindu, semula setiap pengurusan yang dikenakan biaya dan retribusi sebesar Rp.20 ribu per orang, tapi saat ini pelayanan Admindu digratiskan, termasuk Perda Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, Pelayanan Kesehatan dan lainnya.

Menurut Helfiskar lagi, Bupati Rohul Drs.H. Achmad, Msi, tetap mengedepankan pelayanan penuh kepada masyarakat dan tetap menjadi prioritas utama dan program. Bentuk komitmennya, masyarakat tidak dikenai biaya apa pun alias digratiskan.

Walau beberapa Perda soal layanan gratis sudah diluncurkan, fenomana gratis ditambah lagi Peraturan Bupati (Perbup) masih disalah gunakan sejumlah oknum. Helfiskar minta seluruh elemen ikut mengawasi sebab sudah menjadi tanggung jawab semua kalangan seperti Program Wajar 12 tahun yang sudah menjadi program unggulan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), menuntaskan angka pengangguran, serta meminimalisir angka kebodohan dan kemiskinan.***(adv/hum)

dikutip dari : Berita http://riauterkini.com/rohul.php?arr=61776