!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Tentang Kami | .::JDIH KAB. ROKAN HULU::.
Welcome To JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ) Kabupaten Rokan Hulu

Bagian Hukum dan Organisasi

Bagian Hukum dan Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam rangka penataan produk hukum daerah dan persoalan hukum pemerintah serta koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang Hukum, Organisasi dan Tata laksana Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai uraian tugas :

  1. Membantu Sekretaris Daerah dalam penataan produk hukum daerah, permasalahan hukum pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang Hukum dan penataan Organisasi perangkat daerah;
  2. Melaksanakan eksaminasi perumusan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan bupati.
  3. Mengkoordinasikan serta meneliti perumusan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.
  4. Menelaah perumusan peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan bupati.
  5. Memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan Pemerintah Daerah.
  6. Melaksanakan penyusunan, kajian terhadap organisasi perangkat daerah.
  7. Membuat rumusan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
  8. Mengikuti persidangan di semua tingkat peradilan khusus yang menyangkut perkara Pemerintah Daerah dan personilnya.
  9. Menyusun program kerja Bagian Hukum dan Organisasi sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
  10. Melaksanakan eksaminasi perumusan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan bupati.
  11. Mengkoordinasikan serta meneliti perumusan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.
  12. Menelaah perumusan peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan bupati.
  13. Memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan Pemerintah Daerah.
  14. Melaksanakan penyusunan, kajian terhadap organisasi perangkat daerah.
  15. Membuat rumusan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
  16. Mengikuti persidangan di semua tingkat peradilan khusus yang menyangkut perkara Pemerintah Daerah dan personilnya.
  17. Menyusun program kerja Bagian Hukum dan Organisasi sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku
  18. Melaksanakan tugas di Bidang Hukum dan Organisasi sesuai ketentuan   yang berlaku;
  19. Melaksanakan eksaminasi perumusan peraturan daerah, Peraturan Bupati   dan Keputusan Bupati;
  20. Mengkoordinasikan serta meneliti perumusan peraturan daerah, Peraturan   Bupati dan Keputusan Bupati;
  21. Menelaah perumusan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  22. Memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan pemerintah daerah;
  23. Melaksanakan penyusunan, kajian terhadap organisasi perangkat daerah;
  24. Membuat rumusan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  25. Mengikuti persidangan di semua tingkat peradilan khusus yang menyangkut perkara pemerintah daerah dan personilnya; dan
  26. Menyusun program kerja Bagian Hukum dan Organisasi sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Sub Bagian Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dalam rangka penataan produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai uraian tugas :

  1. Menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
  3. Membuat program kerja Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
  4. Membuat konsep rancangan peraturan daerah;
  5. Meremajakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi;
  6. Menghimpun peraturan daerah dalam rangka pengkondifikasikan peraturan daerah;
  7. Mengeksaminasi Surat Edaran, Instruksi, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati;
  8. Menginventarisasi semua produk peraturan daerah yang dilaksanakan instansi pengolah;
  9. Memonitoring pelaksanaan peraturan daerah yang dilaksanakan instansi pengolah;
  10. Menyelenggarakan tertib administrasi/menghimpun laporan tahunan maupun laporan berkala Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
  11. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja dalam pembuatan rancangan peraturan daerah;
  12. Menghimpun petunjuk-petunjuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau ketentuan lain yang berhubungan dengan bidang tugas;
  13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil;
  14. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
  15. Mengkoordinasikan perumusan peraturan-peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  16. Melakukan telaah dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah kabupaten;
  17. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan melakukan publikasi produk hukum;
  18. Mengundangkan peraturan daerah melalui lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu;
  19. Melakukan penyelenggaraan dokumentasi hukum;
  20. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam hal pembuatan peraturan daerah;
  21. Mengatur pedoman dalam rangka peningkatan administrasi pengolahan peraturan daerah;
  22. Memberikan penelitian DP-3 Staf Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah; dan
  23. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan.

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dalam rangka Persoalan Hukum Pemerintah dan Hak Asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai uraian tugas :

  1. Menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
  2. Membagi tugas kepada bawahan dan memonitoring pelaksanaannya;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan kerja kepada bawahan;
  4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
  5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
  6. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bantuan hukum;
  7. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana, perdata dan tata usaha Negara;
  10. Mempelajari, meneliti dan penyelesaian perkara atau sengketa dengan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah dan atau Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
  11. Mengikuti perkembangan kasus hukum yang menyangkut tugas atau gugatan terhadap pemerintah daerah;
  12. Memberikan bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan kepada pemerintah dan atau pegawai dilingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
  13. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
  14. Menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah daerah dan atau pegawai dilingkungan pemerintah daerah dalam meyelesaikan perkara;
  15. Menyiapkan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemberian bantuan hokum;
  17. Melayani konsultasi hukum kepada Instansi terkait serta anggota masyarakat;
  18. Mengumpulkan data/informasi untuk tujuan pembelaan;
  19. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  20. Memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa dan anggota masyarakat;
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Sub Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang organisasi Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas :

  1. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan;
  2. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksaan yang meliputi tata kerja, metode bekerja dan prosedur kerja;
  3. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantapaan dan pengembangan organisasi satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah;
  4. Mempelajari dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah;
  5. Melaksanakan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep rencana penyempurnaan pengembangan serta pemantapan kelembagaan dilingkungan pemerintah daerah;
  6. Mempersiapkan petunjuk/pedoman kerja, melaksanakan pembinaan dan memonitor pelaksanaan pembinaan tata naskah bagi satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah;
  7. Mengadakan penelitian mengenai sistem proses dan prosedur kerja agar dicapaikan efisien dan efektifitas kerja;
  8. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi;
  9. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas bidang organisasi;
  10. Menyiapkan bahan penyusunan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  11. Melaksanakan penelitian dan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  12. Melaksanakan analisis jabatan terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  13. Melakukan analisa terhadap kinerja aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  14. Melaksanakan analisa beban kerja lembaga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  15. Melaksanakan eksaminasi terhadap rancangan peraturan daerah dari segi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  16. Mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan organisasi;
  17. Menghimpun data-data pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan dari instansi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
  18. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan;
  19. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
  20. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai DP-3;
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.